BUKA MATA, BUKA TELINGA… (1)

Meneropong Polemik PNPM MP di Kota Solo:

Berikut adalah pendapat saya, ketika polemik PNPM MP di Kota Solo mencapai puncak-puncaknya, sekitar Maret 2009 lalu. Namun tidak sempat saya sampaikan ke media karena rasa 'pekewuh' dan keinginan meredam suasana.

Namun, permasalahan itu bisa jadi akan meninggalkan preseden untuk wilayah lain.

Bila saat ini saya kirim ke web ini, semata-mata hanya untuk mewacanakan agar tidak terjadi di daerah lain, dan terkhusus sebagai penambah informasi bagi masyarakat Kelurahan Jebres dalam mengawal perjalanan PNPM MP.

Paparan Wawali di depan Camat, Lurah dan LPMK di Balai Tawang Arum, Kamis (27/11) waktu itu, lebih tepat sebagai justifikasi, dibandingkan ‘amanah’ sebagai Wakil Walikota. Akan lebih bijak manakala Wawali ‘waktu itu’ memerintahkan Kepala Dinas, Camat, Lurah dan LPMK melakukan kajian ilmiah yang komprehenship dan terintegrasi yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mendudukkan pokok masalah secara proporsional agar didapat jawaban yang tepat dan akurat akan kemanfaatan PNPM MP maupun perlu tidaknya dilaksanakan PNPM MP di Kota Solo.

Bagi masyarakat Solo sebagai pihak yang akan dirugikan secara langsung atas sikap kontroversi itu, diibaratkan seperti; pelanduk terjepit diantara pertarungan dua ekor gajah! Polemik yang dipermasalahkan Wawali terhadap kinerja Tim Konsultan PNPM MP, pada akhirnya jangan sampai masyarakatlah yang akan menerima imbasnya.

Pada dataran ini masyarakat harus diberi kesempatan berfikir kritis dan berpendapat --terlepas dari tendensi politik, primordial, dan lainnya-- secara netral, ilmiah dan alamiah. Bila perlu melakukan Rembug Kesiapan Warga (RKM) di masing-masing kecamatan agar diperoleh kesimpulan sehingga dapat memberi masukan maksimal dan menjadi dasar pijakan atas kebijakan yang akan diambil Wawali.

Mundur selangkah untuk berlari beribu langkah tentu lebih bijak daripada grusa-grusu menyikapi sesuatu yang cukup penting.

Pertanyaan mendasar yang perlu mendapat jawaban secara akurat dan ilmiah adalah; Pertama, Masih perlukah program pengentasan kemiskinan di Kota Solo? Kedua, Apakah program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemkot Solo selama ini telah tepat sasaran dan bermanfaat secara maksimal? Ketiga, Apa kendala dan permasalahan yang menghambat pelaksanan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan Pemkot Solo tersebut? Keempat, Apakah sudah sepantasnya ‘wong cilik’ mendapat prioritas penanganan? Kelima, Apa penanganan (emergency policy) bagi ‘wong cilik’ di Kota Solo dalam kondisi krisis keuangan global ini?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tentu Pemkot dan masyarakat Kota Solo yang harus menyiapkan dan memaparkan. Sementara jawaban dari pihak lain seperti pemerhati, pengamat maupun peneliti diharapkan dapat membuka mata hati dan akan menjadi rujukan ketika disertakan data dan fakta ilmiah hasil kajian yang mendalam dan menyeluruh. Adapun peran media sebagai mediator akan lebih tepat ketika mengedepankan jurnalistik presisi dan jurnalistik profetik berdasar kajian atas data dan fakta serta memberi solusi konstruktif.

Adapun jawaban untuk sumber anggaran yang masih tarik ulur dengan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) atau block grant tentu masih bisa dikompromikan dengan mengurangi dana untuk proyek-proyek mercusuar, sedangkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut tentu dapat dikondisikan melalui sosialisasi oleh TKPKD karena hal itu masuk dataran teknis.

Dalam istilah sepakbola; Pak Rudy jangan sampai melakukan ‘blunder’ jelang pesta demokrasi. Akan sangat disayangkan; Nila setitik merusak susu sebelanga. Kerja keras dan prestasi hebat yang ditunjukkan Wawali selama ini rusak karena ‘sesuatu’ yang masih bisa diperbaiki dan dikompromikan.

Sinkronisasi masalah dengan target tidak merugikan kepentingan warga masyarakat tentu akan menjadi budaya konstruktif dialogis yang indah, semoga akan dipetik banyak pengalaman atas polemik dan kontroversi pelaksanaan PNPM MP. Buka mata, buka telinga, demi ‘wong cilik’ se Kota Solo….